Republik Ceko diguncang oleh skandal donasi Bitcoin yang melibatkan Kementerian Kehakiman, yang menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman Pavel Blažek pada 30 Mei 2025. Skandal ini bermula dari penerimaan donasi sebesar 468 Bitcoin oleh kementerian, yang kemudian dijual dengan nilai lebih dari 1 miliar koruna Ceko (sekitar $45 juta). Donasi tersebut berasal dari seorang individu yang sebelumnya telah divonis bersalah atas pelanggaran terkait narkoba dan kejahatan lainnya.
Meskipun Blažek menyatakan tidak mengetahui adanya kesalahan dan menyebut pengunduran dirinya sebagai langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Petr Fiala, oposisi menuduh adanya potensi pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan asal-usul Bitcoin tersebut dan motif di balik donasi dari individu dengan latar belakang kriminal. Unit kejahatan terorganisir kepolisian telah memulai penyelidikan terhadap kasus ini.
Skandal ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum pemilihan parlemen Ceko yang dijadwalkan pada 3-4 Oktober 2025, dan diperkirakan dapat mempengaruhi posisi koalisi yang berkuasa. Partai oposisi utama, ANO, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Andrej Babiš, diprediksi akan memenangkan pemilihan mendatang.
Pavel Blažek, anggota Partai Demokrat Sipil (ODS), sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehakiman sejak Desember 2021 dan juga pernah menjabat pada periode 2012–2013. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menggantikannya dalam posisi tersebut.
Skandal ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola aset digital dan pentingnya transparansi serta pengawasan dalam penerimaan donasi, terutama yang berasal dari sumber yang meragukan.
