Organisasi advokasi konsumen, Public Citizen, mendesak pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk menyelidiki keterlibatan mantan Presiden Donald Trump dalam promosi memecoin. Dalam surat tertanggal 5 Februari, Public Citizen meminta Departemen Kehakiman AS dan Kantor Etika Pemerintah (OGE) untuk menginvestigasi apakah Trump melanggar hukum dengan meminta hadiah melalui promosi token digital yang dikaitkan dengannya.
Tuduhan Pelanggaran Hukum
Public Citizen menyoroti kemungkinan bahwa Trump meminta dana secara ilegal dengan mempromosikan token bernama “TRUMP” melalui platform media sosialnya, Truth Social. Menurut organisasi tersebut, Trump tidak meminta uang sebagai imbalan investasi atau produk nyata, tetapi lebih sebagai bentuk sumbangan pribadi yang dapat menguntungkannya secara langsung.
Langkah ini diambil beberapa minggu setelah Trump meluncurkan memecoin-nya, disusul oleh istrinya, Melania Trump, yang juga merilis token serupa. Public Citizen menyoroti bahwa hal ini dapat berpotensi melanggar undang-undang federal yang mengatur penerimaan hadiah oleh pejabat publik.
Dampak Hukum dan Penyelidikan
Saat ini, Departemen Kehakiman AS dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Trump, Pam Bondi, sementara Kepala OGE, David Huitema, merupakan nominasi dari mantan Presiden Joe Biden. Meskipun ada permintaan investigasi, belum jelas apakah ada tindakan hukum yang bisa diambil terhadap Trump.
Keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa presiden memiliki kekebalan dari tuntutan hukum atas tindakan resmi mereka dapat menjadi hambatan dalam penyelidikan ini. Namun, jika promosi memecoin tersebut dianggap sebagai tindakan tidak resmi, Trump masih berpotensi menghadapi konsekuensi hukum.
Pergerakan Harga dan Kontroversi Token TRUMP
Setelah diluncurkan pada 17 Januari, kapitalisasi pasar token TRUMP sempat melonjak hingga lebih dari $15 miliar dalam waktu kurang dari 48 jam. Namun, nilainya kemudian turun menjadi sekitar $3,7 miliar. Sejumlah anggota parlemen dan pakar industri mengkhawatirkan bahwa proyek ini dapat berujung pada skema manipulasi pasar karena sekitar 80% pasokan token masih dikendalikan oleh tim di balik proyek tersebut.
Sebagai tanggapan atas situasi ini, Public Citizen mengusulkan langkah-langkah mitigasi, termasuk penghentian penjualan token dan pengembalian dana kepada pembeli yang telah berinvestasi dalam token TRUMP. Sementara itu, komunitas kripto dan investor menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kemungkinan penyelidikan pemerintah atas dugaan pelanggaran ini.
