Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) resmi mengajukan permohonan untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung Australia terhadap putusan Pengadilan Federal yang menyatakan bahwa produk kripto berbasis pendapatan tetap dari Block Earner tidak tergolong sebagai produk keuangan yang memerlukan lisensi.
Langkah ini menandai babak baru dalam pertarungan hukum antara regulator dan salah satu pelaku industri keuangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka di negara tersebut, serta berpotensi menciptakan preseden penting bagi regulasi kripto dan aset digital di Australia.
Latar Belakang Kasus
Block Earner, yang beroperasi di bawah perusahaan Web3 Ventures Pty Ltd, meluncurkan produk bernama “Earner”, yang memungkinkan pengguna mendapatkan imbal hasil tetap dari peminjaman aset digital seperti stablecoin. Program ini disebut-sebut sebagai alternatif investasi berbasis kripto dengan skema pengembalian yang menarik.
Namun, pada November 2022, ASIC menggugat Block Earner dengan alasan bahwa produk tersebut diklasifikasikan sebagai “produk keuangan” di bawah Undang-Undang Korporasi dan oleh karena itu hanya dapat ditawarkan jika perusahaan memiliki lisensi layanan keuangan Australia (AFSL).
Pada 22 April 2025, Pengadilan Federal memutuskan bahwa produk Earner tidak termasuk dalam definisi produk keuangan, skema investasi terkelola, atau derivatif. Putusan ini dinilai sebagai kemenangan signifikan bagi Block Earner dan pelaku industri kripto, yang menganggap bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik produk berbasis teknologi blockchain.
ASIC Ajukan Banding: Ingin Kepastian Hukum Lebih Luas
Dalam pernyataannya, ASIC menegaskan bahwa mereka tidak puas dengan putusan tersebut karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih luas. Regulator menilai bahwa definisi produk keuangan dalam Undang-Undang Korporasi Australia bersifat luas dan netral terhadap teknologi, sehingga dapat mencakup berbagai produk berbasis kripto.
“Penting untuk mendapatkan klarifikasi dari Mahkamah Agung mengenai kapan sebuah produk berbasis bunga yang melibatkan konversi aset dari satu bentuk ke bentuk lain dapat dikategorikan sebagai produk keuangan,” tulis ASIC dalam keterangan resminya.
Regulator juga menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya akan berdampak pada sektor kripto, tetapi juga terhadap pengawasan terhadap produk keuangan secara keseluruhan di Australia. Oleh karena itu, permohonan banding diajukan sebagai upaya untuk menjaga integritas sistem perlindungan investor dan kepastian hukum dalam industri keuangan.
Respons dari Block Earner
Menanggapi pengajuan banding ini, pihak Block Earner menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang berlangsung dan tetap yakin terhadap validitas putusan sebelumnya. Perusahaan menggarisbawahi bahwa sengketa ini kini telah berkembang menjadi isu hukum yang lebih luas dan berdampak pada masa depan definisi legal produk keuangan secara umum.
“Masalah ini melampaui Block Earner dan kripto. Ini menyangkut kejelasan bagaimana inovasi teknologi di bidang keuangan dipahami dan diatur secara hukum di Australia,” ujar juru bicara perusahaan.
Block Earner sebelumnya terbukti melanggar aturan karena meluncurkan produk tanpa lisensi, namun Pengadilan Federal tidak menjatuhkan denda karena perusahaan dianggap bertindak dengan itikad baik dan telah berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum meluncurkan produk.
Potensi Dampak dan Proses Lanjutan
Permohonan banding ASIC kini menunggu pertimbangan Mahkamah Agung Australia. Penting dicatat bahwa Mahkamah Agung tidak otomatis menerima banding, melainkan hanya mempertimbangkan kasus yang dinilai memiliki kepentingan hukum signifikan atau menyangkut kepentingan publik secara luas.
Jika Mahkamah Agung menerima permohonan ini, maka kasus ini dapat menjadi momen penting dalam pembentukan landasan hukum baru bagi regulasi aset digital di Australia. Hasil akhirnya berpotensi menjadi acuan bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi dilema serupa antara inovasi teknologi keuangan dan kerangka regulasi tradisional.
