Likuidator sementara yang ditunjuk oleh pengadilan di Bahama telah menolak keabsahan pengajuan kebangkrutan Bab 11 oleh anak perusahaan FTX Trading dan 134 afiliasi lainnya di pengadilan Delaware, Amerika Serikat, pada 14 November 2022. Mereka menegaskan bahwa hanya mereka yang memiliki wewenang hukum atas aset FTX Digital Markets yang berbasis di Bahama.
Pernyataan Likuidator Bahama
Dalam dokumen hukum tertanggal 15 November 2022, likuidator sementara Brian Simms mengajukan kebangkrutan Bab 15 di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Selatan New York. Bab 15 adalah mekanisme hukum yang digunakan oleh perwakilan asing untuk mendapatkan pengakuan hukum di AS terhadap proses kepailitan yang sedang berlangsung di negara lain.
Simms menegaskan bahwa FTX Digital Markets, anak perusahaan FTX yang berbasis di Bahama, tidak termasuk dalam pengajuan Bab 11 yang dilakukan di Delaware. Ia juga menekankan bahwa sebagai likuidator sementara, ia adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terkait FTX Digital Markets, termasuk pengajuan kebangkrutan.
Keabsahan Pengajuan Kebangkrutan Dipertanyakan
Dalam pernyataannya, Simms menyatakan bahwa ia tidak memberikan izin atau persetujuan tertulis atas pengajuan kebangkrutan Bab 11 yang dilakukan di AS. Ia menolak keabsahan upaya untuk memasukkan FTX Digital Markets ke dalam kebangkrutan yang diajukan oleh afiliasi FTX lainnya.
Lebih lanjut, Simms menyoroti bahwa seluruh operasi bisnis FTX dilakukan dari satu lokasi di Bahama, termasuk keberadaan personel manajemen inti perusahaan. Hal ini menjadi dasar bagi regulator Bahama untuk menegaskan bahwa Bahama memiliki yurisdiksi utama dalam menangani kebangkrutan FTX Digital Markets.
Regulator Bahama Bekukan Aset FTX
Penunjukan likuidator sementara ini dilakukan setelah Komisi Sekuritas Bahama menangguhkan status registrasi FTX Digital Markets dan membekukan aset perusahaan pada 10 November 2022. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bahama.
Sementara itu, Simms tidak secara langsung meminta pengadilan AS untuk membatalkan proses kebangkrutan Bab 11 yang diajukan di Delaware. Namun, ia meminta agar pengadilan AS mengakui tindakan hukum yang sedang berlangsung di Bahama. Simms juga mengindikasikan bahwa afiliasi FTX yang mengajukan Bab 11 dapat terpengaruh oleh langkah hukum yang ia tempuh.
Dengan semakin kompleksnya perselisihan hukum terkait kebangkrutan FTX, masa depan perusahaan dan dana pelanggan yang masih tertahan akan sangat bergantung pada keputusan pengadilan di Bahama dan AS. Para investor dan pemangku kepentingan global kini tengah menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.
