Departemen Keuangan Amerika Serikat secara resmi menetapkan sanksi terhadap Karen National Army (KNA), sebuah kelompok milisi bersenjata yang beroperasi di wilayah perbatasan Myanmar. Sanksi ini juga mencakup tokoh utama KNA, Kolonel Saw Chit Thu, serta kedua anaknya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit.
Tuduhan utama terhadap mereka mencakup:
- Penyediaan tempat bagi organisasi kriminal transnasional
- Kegiatan penipuan siber, terutama dalam bentuk skema “pig butchering”
- Perdagangan manusia dan penyelundupan
- Keterlibatan dalam pencucian uang dan pencurian aset kripto
Apa Itu “Pig Butchering”?
Skema penipuan ini dinamakan “pig butchering” (secara harfiah berarti “penyembelihan babi”) karena para korban “digemukkan” terlebih dahulu melalui hubungan palsu atau tipu daya emosional sebelum akhirnya seluruh dana mereka disedot habis.
Dalam konteks KNA, operasi ini dijalankan dari kompleks kasino dan hotel di wilayah yang mereka kuasai, yang diubah menjadi pusat penipuan. Para korban, kebanyakan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, dijebak melalui aplikasi kencan dan komunikasi daring. Setelah terbangun hubungan emosional, korban diarahkan untuk melakukan investasi fiktif dalam bentuk kripto.
“Banyak korban kehilangan tabungan hidup mereka. Uang mereka dipindahkan ke dompet kripto yang sulit dilacak,” kata pejabat Departemen Keuangan AS.
Modus Operasi dan Kekejaman
Laporan investigasi menyebutkan bahwa para pelaku penipuan — termasuk warga sipil dari berbagai negara — dipaksa untuk bekerja di kompleks tersebut di bawah ancaman kekerasan. Sebagian besar dari mereka adalah korban perdagangan manusia yang tidak bisa keluar, dijaga ketat oleh milisi bersenjata.
Para pekerja ini diberikan skrip dan identitas palsu untuk menipu korban secara daring, bahkan menggunakan deepfake dan video call romantis agar skema terlihat lebih meyakinkan.
Dampak dan Konsekuensi Hukum
Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS mencakup:
- Pembekuan seluruh aset di bawah yurisdiksi AS milik Saw Chit Thu dan keluarganya.
- Larangan total bagi warga negara dan entitas AS untuk melakukan transaksi dengan pihak yang dikenai sanksi.
- Peringatan internasional kepada institusi keuangan global agar tidak memfasilitasi aliran dana dari jaringan ini.
Langkah ini memperkuat tindakan sebelumnya terhadap Huione Group, sebuah perusahaan keuangan asal Kamboja yang dituduh menjadi saluran pencucian uang untuk kelompok kriminal di Asia Tenggara.
Konteks Lebih Luas: Kejahatan Siber dan Kripto di Asia Tenggara
Wilayah Asia Tenggara, khususnya perbatasan Myanmar, Laos, dan Kamboja, kini dikenal sebagai “zona merah” penipuan siber, dengan banyak kamp yang menjalankan operasi seperti:
- Penipuan investasi kripto
- Scam trading apps
- Pencucian uang lintas negara
- Penyanderaan pekerja migran yang dipaksa melakukan penipuan daring
Kelompok bersenjata seperti KNA diduga menerima imbalan logistik dan finansial sebagai kompensasi untuk menyediakan perlindungan dan infrastruktur bagi sindikat ini.
Langkah Departemen Keuangan AS ini menandakan peningkatan upaya internasional untuk menindak kejahatan siber lintas batas yang memanfaatkan aset digital seperti kripto sebagai alat utama pencucian uang dan penipuan.
Dengan pengenaan sanksi terhadap KNA dan para pemimpinnya, pemerintah AS berharap dapat mengganggu rantai suplai keuangan yang menopang kejahatan ini dan melindungi korban internasional, termasuk warga AS, dari kerugian yang lebih besar.
