Senat Negara Bagian Arizona secara resmi menghidupkan kembali Rancangan Undang-Undang House Bill 2324 (HB 2324), yang mengusulkan pembentukan Dana Cadangan Bitcoin dan Aset Digital. RUU ini sempat gagal dalam pemungutan suara sebelumnya di Dewan Perwakilan, namun berhasil diajukan kembali melalui proses legislasi yang jarang terjadi, yakni motion to reconsider.
RUU tersebut kini kembali menuju Dewan Perwakilan untuk pemungutan suara akhir. Jika disetujui, undang-undang ini akan menjadikan Arizona salah satu dari sedikit negara bagian di Amerika Serikat yang secara eksplisit memasukkan Bitcoin ke dalam strategi pengelolaan cadangan keuangan negara bagian.
Latar Belakang Legislasi dan Proses Revisi
RUU HB 2324 awalnya gagal lolos dalam pembacaan ketiga di Dewan Perwakilan pada 7 Mei 2025. Namun, Senator Jane Shamp—anggota Partai Republik yang sebelumnya menolak RUU tersebut—mengajukan permintaan untuk mengkaji ulang hasil pemungutan suara, yang kemudian disetujui oleh mayoritas Senat. Pada 19 Juni, Senat Arizona mengesahkan HB 2324 dengan hasil suara 16-14.
RUU ini kini kembali ke Dewan untuk pemungutan suara lanjutan, dan memerlukan setidaknya 31 dari 60 suara agar dapat diteruskan ke meja Gubernur.
Isi dan Tujuan RUU HB 2324
HB 2324 bertujuan untuk menciptakan Dana Cadangan Bitcoin dan Aset Digital menggunakan aset kripto yang disita dalam proses penegakan hukum. RUU ini juga memberikan kerangka hukum bagi negara bagian untuk menyimpan, menjual, atau menyimpan aset digital yang diperoleh dari penyitaan.
Poin utama dari RUU ini meliputi:
- Alokasi dana pertama sebesar $300.000 akan disalurkan ke kantor Jaksa Agung Arizona.
- Sisa hasil penyitaan akan dibagi ke dalam tiga bagian:
- 50% ke kantor Jaksa Agung,
- 25% ke Dana Umum Negara Bagian,
- 25% ke Dana Cadangan Aset Digital.
RUU ini juga mengatur bahwa penyimpanan aset digital harus dilakukan melalui dompet digital yang diakui secara hukum, dan setiap penjualan harus dilakukan melalui bursa kripto teregulasi. Dalam kondisi tertentu, aset digital tersebut dapat disimpan sebagai cadangan dalam bentuk aslinya (seperti Bitcoin), jika dianggap aman dan menguntungkan secara ekonomi.
Konteks Hukum dan Regulasi di Arizona
Arizona termasuk negara bagian yang proaktif dalam merancang kebijakan aset digital. Pada Mei lalu, negara bagian ini mengesahkan HB 2749, yang memperbolehkan pemerintah menyimpan aset digital yang tidak diklaim, tanpa menggunakan dana pajak warga.
Namun, beberapa upaya legislasi lainnya mengalami hambatan. Gubernur Arizona, Katie Hobbs, telah menolak sejumlah RUU kripto pada tahun lalu—termasuk SB 1025 dan SB 1373—dengan alasan volatilitas pasar dan risiko terhadap dana publik atau dana pensiun.
Dengan dikembalikannya HB 2324 ke Dewan, muncul kembali ketegangan politik mengenai masa depan aset digital dalam pengelolaan keuangan negara bagian. Jika kembali ditolak atau diveto oleh Gubernur, maka legislator harus mencari alternatif untuk mengatur aset digital yang disita melalui proses hukum.
Reaksi dan Proyeksi
Pendukung RUU menilai langkah ini penting untuk menciptakan mekanisme penyimpanan dan pengelolaan aset digital secara legal dan transparan. Mereka juga menilai bahwa memanfaatkan aset yang disita untuk memperkuat cadangan negara adalah solusi strategis yang tidak membebani wajib pajak.
Namun, kelompok oposisi memperingatkan bahwa fluktuasi harga kripto seperti Bitcoin dapat menghadirkan risiko tinggi terhadap stabilitas fiskal negara bagian, terutama jika disimpan dalam bentuk asli dan bukan segera diuangkan.
Dengan dinamika politik yang masih terus berkembang, nasib HB 2324 kini bergantung pada hasil pemungutan suara di Dewan Perwakilan, dan potensi veto dari Gubernur.
